Demokrasi & Islam Tidak Dalam Satu Kerangka

DEMOKRASI dan Islam adalah dua hal yang diperebutkan oleh banyak kelompok masyarakat di Indonesia. Masing-masing mengklaim bahwa untuk menjadi sebuah masyarakat yang bangkit, kita harus menerapkan demokrasi secara utuh dalam kehidupan bernegara. Tidak sedikit pun kalangan yang mengklaim bahwa untuk menjadi sebuah masyarakat yang bangkit, kita harus menerapkan Islam secara sempurna. Di samping itu, juga ada kelompok ketiga yang menggabungkan antara nilai-nilai Islam dan demokrasi itu. Pertanyaannya sekarang, dapatkah kedua nilai itu disatukan?

Sebagai sebuah kerangka politik, demokrasi menawarkan beberapa keunggulan sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konon penyalahgunaan kekuasaan tidak akan pernah terjadi. Inilah keunggulan yang tidak dimiliki oleh sistem lain, kata orang-orang yang pro dengan demokrasi. Akan tetapi, benarkah demokrasi akan menjamin bahwa tidak akan pernah ada penyalahgunaan kekuasaan?

Sebenarnya, jargon yang mengatakan bahwa demokrasi mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan adalah ahistoris. Pemerintahan Orde Baru dengan demokrasi terpimpinnya, pemerintahan Mubarak di Mesir dengan demokrasi tangan besinya, pemerintahan Aljazair dengan demokrasi militernya, adalah bukti nyata dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Sehingga, seharusnya dengan bijak kita katakan bahwa sesempurna apa pun sistemnya, selama yang menjalankannya manusia biasa, maka di sana pasti ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.

Kerangka politik

Demokrasi memang merupakan sebuah kerangka nilai politik. Sebagai kerangka nilai politik, demokrasi lahir atas dasar pemikiran tertentu. Demokrasi lahir dari konsep pemikiran pemisahan hubungan antara negara dan agama. Hal ini terjadi karena pada abad pertengahan, Eropa yang dipimpin oleh para raja sebagai wakil Tuhan di muka bumi, melakukan berbagai hal yang menyengsarakan rakyat. Maka, muncullah konsep pemisahan kekuasan dengan agama pada abad pertengahan tersebut. Hal itu ditandai dengan adanya masa renaissance atau masa kebangkitan.

Berawal dari asas pemisahan antara agama dan kekuasaan tadi, merupakan hal yang tidak sesuai fakta bila kita hanya menyatakan bahwa demokrasi itu adalah toleransi, perlindungan hak warga, dan sebagainya. Demokrasi sebagai kerangka nilai politik memang menjanjikan itu semua. Akan tetapi, demokrasi tidak hanya sebatas itu saja. Kita harus dapat memahami dengan benar bahwa demokrasi itu berasaskan pada pemisahan kekuasaan dari agama. Sepanjang demokrasi berasaskan itu, maka sepanjang itu pula tidak akan ada ruang bagi aturan-aturan agama untuk mengatur kehidupan manusia.

Dalam kehidupan bernegara kita memang membutuhkan satu kerangka nilai yang mampu menampung semua elemen masyarakat. Sebagian orang mengatakan bahwa demokrasilah nilai yang tepat untuk itu. Akan tetapi, tampaknya pilihan itu dewasa ini tidak membawa banyak kemaslahatan. Atas nama demokrasi, justru telah banyak penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana yang terjadi pada masa kegelapan Eropa dulu.

Bahkan, yang terjadi sekarang ini, berbagai solusi alternatif yang ditawarkan oleh Islam justru lebih menjanjikan banyak hal. Dalam bidang pendidikan misalnya, Islam menawarkan satu konsep pendidikan gratis di semua jenjang. Konsep ini telah dimiliki oleh Islam berabad-abad yang lalu jauh sebelum negara-negara Skandinavia menerapkannya. Dalam bidang sosial, Islam merupakan satu kerangka politik yang memiliki torehan sejarah emas dengan memimpin Spanyol dalam tiga agama yang berbeda dengan aman.

Akhir kata, memilih demokrasi atau Islam sebagai kerangka politik adalah sebuah pilihan. Akan tetapi, penyatuan antara demokrasi dan Islam adalah satu pilihan yang buruk di antara sekian pilihan yang ada. Sebab, Islam dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda secara asas dan penerapannya. Di satu sisi, Islam menghendaki kekuasaan diatur oleh agama, di sisi yang lain demokrasi sama sekali tidak menghendaki agama muncul dalam ranah kekuasaan. ***